Kedudukan Kepala Desa Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diperbaharui Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | PERPUSTAKAAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Kedudukan Kepala Desa Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diperbaharui Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Text

Kedudukan Kepala Desa Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diperbaharui Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ELISABETH SUCIWATI/18010262078 - Nama Orang; Dr. Joko Sriwidodo,SH.,MH.,M.Kn dan Dr. Zulkarnain Koto,SH.,M.Hum - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

My Library 21 MH 46 ELI

21/MH/46/ELI

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: Kedudukan Kepala Daerah Sebagai Subyek Hukum
No. Panggil: 21/MH/46/ELI
Penerbit: Perpustakaan Pascasarjana : Universitas Jayabaya., 2021
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar